5 Pesan Penting DPN APTI untuk Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kedaulatan

Nuansapaginews.com Semoga kalian selalu dikelilingi kebahagiaan ya. Pada Edisi Ini mari kita diskusikan CNBC Indonesia, News, Berita yang sedang hangat. Ringkasan Informasi Seputar CNBC Indonesia, News, Berita 5 Pesan Penting DPN APTI untuk Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kedaulatan Pastikan Anda menyimak sampai kalimat penutup.

1.1. Pertama
2.1. Kedua
3.1. Ketiga
4.1. Keempat
5.1. Kelima

Jakarta, CNBC Indonesia - Agus Parmuji, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), menyampaikan harapan tinggi kepada Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, untuk melindungi jutaan petani tembakau di tengah berbagai ancaman global dan regulasi yang dapat memengaruhi ekonomi mereka.

Agus menjelaskan bahwa industri hasil tembakau yang legal kini terikat oleh lebih dari 480 peraturan ketat, mencakup aspek fiskal dan nonfiskal, yang meliputi regulasi daerah hingga perundang-undangan. Dia juga menyoroti pengesahan PP 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang ditolak oleh banyak pihak, termasuk para pelaku di sektor pertembakauan.

"Banyaknya regulasi yang dikenakan pada industri hasil tembakau legal akan berimplikasi pada kehidupan jutaan petani tembakau yang bergantung pada pabrikan rokok," ungkap Agus dalam sambungan telepon di Jakarta pada hari Senin, 28 Oktober 2024.

Agus menyatakan, demi menjaga keberlangsungan hidup petani tembakau sebagai pilar ekonomi bangsa, DPN APTI menyampaikan lima poin penting kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, Agus menegaskan bahwa Indonesia sebaiknya tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), mengingat banyak masyarakat yang bergantung pada sektor ini. Dia berpendapat bahwa penerapan FCTC di Indonesia dapat mengakibatkan hilangnya lapangan kerja, yang akan berimbas negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua, DPN APTI meminta agar Harga Jual Eceran (HJE) rokok tetap stabil pada tahun 2025, tanpa adanya kenaikan PPN hingga 12 persen. Langkah ini diperlukan untuk mempertahankan penjualan di tengah menurunnya daya beli masyarakat, sejalan dengan program revitalisasi yang dicanangkan oleh Menko Perekonomian.

Agus mencatat fenomena downtrading, di mana konsumen beralih ke produk rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal, sehingga dapat mengancam pasar rokok legal.

Ketiga, Agus meminta agar tarif CHT untuk tahun 2025 hingga 2027 tidak mengalami kenaikan guna mendukung pemulihan industri hasil tembakau nasional.

Keempat, dia menolak penyederhanaan tarif cukai yang dapat merugikan harga rokok legal, mendorong peralihan ke produk ilegal yang lebih terjangkau.

Kelima, DPN APTI mendesak agar regulasi antara rokok elektronik dan rokok kretek diseimbangkan, karena tarif cukai untuk rokok elektronik lebih rendah dibandingkan rokok kretek. "Industri hasil tembakau memiliki peran signifikan dalam perekonomian, dengan hubungan kerjasama antara petani dan industri rokok yang perlu dijaga," pungkas Agus.