“APBN 2025: Target Prabowo Masih Terpaut Rp 300 Triliun, Apa Dampaknya?”

Nuansapaginews.com Mudah mudahan kalian dalam keadaan sehat, Di Sini aku ingin mengupas sisi unik dari CNBC Indonesia, News, Berita. Analisis Artikel Tentang CNBC Indonesia, News, Berita APBN 2025 Target Prabowo Masih Terpaut Rp 300 Triliun Apa Dampaknya Simak penjelasan detailnya hingga selesai.

Pada APBN 2025 yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah, anggaran belanja mencapai Rp 3.621,3 triliun. Namun, jumlah ini masih kurang Rp 300 triliun dibandingkan dengan rancangan anggaran dari tim ahli Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Drajad Hari Wibowo, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo sekaligus ekonom senior INDEF, menyatakan bahwa simulasi belanja negara seharusnya mencapai Rp 3.905,38 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89% pada tahun 2025.

Target pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan APBN 2025 yang hanya sebesar 5,2%. Ambisi Prabowo adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, dengan desain belanja negara pada tahun tersebut diperkirakan mencapai Rp 6.096,88 triliun.

Menurut Drajad, untuk mengejar target pertumbuhan 5,9% di tahun 2025, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 300 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya untuk implementasi kebijakan masih kurang, meskipun ada kemauan politik yang kuat.

Pemerintahan Prabowo juga berencana membentuk Badan Penerimaan Negara atau Kementerian Penerimaan Negara guna meningkatkan penerimaan negara dari sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap (untapped revenue) dan pendapatan yang belum terkumpul (uncollected revenue).

Langkah ini dianggap penting untuk menghindari dampak negatif pada perekonomian yang bisa timbul jika penerimaan hanya dikejar melalui peningkatan tarif pajak yang sudah ada. Fokusnya adalah pada penerimaan cepat (quick win) dari sumber-sumber ad hoc.

APBN 2025 yang akan menjadi tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengalokasikan anggaran untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701 triliun dan Rp 919 triliun untuk transfer ke daerah.

Rincian anggaran belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.160 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 1.541 triliun, termasuk pengelolaan utang, subsidi, hibah, dan transaksi khusus.

Sementara itu, transfer ke daerah mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta, Dana Desa, serta Dana Insentif Fiskal.