Avanza Cs Dilarang Isi BBM Subsidi Mulai 1 Oktober! Apa Kata Pemerintah?

Nuansapaginews.com Semoga kamu tetap berbahagia ya, Dalam Tulisan Ini aku ingin berbagi informasi menarik mengenai CNBC Indonesia, News, Berita. Konten Yang Mendalami CNBC Indonesia, News, Berita Avanza Cs Dilarang Isi BBM Subsidi Mulai 1 Oktober Apa Kata Pemerintah lanjut sampai selesai.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa peraturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi masih dalam tahap pembahasan. Oleh karena itu, aturan yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut belum akan dirilis dalam waktu dekat.

Bahlil menjelaskan bahwa hal ini memperbaiki pernyataan sebelumnya, yang menyebutkan bahwa aturan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024. "Feeling saya belum (Oktober)," ujarnya, seperti dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Menurutnya, pihaknya masih mendalami aturan ini secara detail untuk memastikan bahwa prinsip keadilan terpenuhi. "Subsidi BBM harus tepat sasaran, dan harus sampai ke petani serta nelayan. Saat ini, kami sedang merumuskan hal tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, Bahlil menargetkan bahwa pengetatan kriteria pengguna BBM subsidi akan dimulai pada 1 Oktober 2024. "Begitu aturannya keluar, akan ada waktu untuk sosialisasi," ujarnya setelah menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI.

Meski demikian, ia belum dapat menjelaskan secara rinci siapa yang masih diizinkan menggunakan BBM jenis Pertalite atau Solar Subsidi. Namun, kabar yang diterima menyebutkan bahwa kriteria pengguna BBM subsidi akan ditentukan berdasarkan kapasitas mesin mobil, yaitu Cubic Centimeter (CC). Mobil dengan kapasitas mesin di atas 2.000 CC tidak akan berhak menggunakan Solar subsidi, sedangkan untuk Pertalite, batasannya adalah 1.400 CC.

Rencana pengetatan ini batal dilakukan setelah Presiden Joko Widodo meminta agar anggota kabinet tidak mengambil kebijakan ekstrem menjelang pergantian pemerintahan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 13 September 2024, Jokowi menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif untuk stabilitas pembangunan dan daya beli masyarakat.

Jokowi mengingatkan pentingnya untuk menjaga inflasi, pertumbuhan, serta keamanan, dan tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. "Kita harus menghindari kebijakan yang berpotensi menimbulkan gejolak," tegasnya.