Baleg DPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Jadi Prioritas 2025

Nuansapaginews.com Hai semoga harimu menyenangkan. Di Titik Ini aku mau berbagi tips mengenai News, Berita yang bermanfaat. Catatan Singkat Tentang News, Berita Baleg DPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Jadi Prioritas 2025 Temukan info penting dengan membaca sampai akhir.

Dalam pertemuan yang digelar pada Senin, 18 November 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah membahas rancangan dan revisi Undang-Undang (UU) yang akan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025. Baleg mengusulkan 10 RUU untuk menjadi prioritas pada tahun mendatang, salah satunya adalah RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.

"RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim" ungkap tim ahli Baleg DPR dalam rapat di ruang Baleg DPR, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Selain itu, RUU tentang Kejaksaan juga masuk dalam daftar usulan prioritas 2025. Menurut Baleg, RUU ini sebelumnya telah disampaikan sebagai usul inisiatif DPR, namun Surat Presiden (Surpres) terkait hal tersebut belum terbit hingga saat ini.

"Baleg mengusulkan 10 RUU untuk prioritas 2025. Yang pertama adalah RUU tentang Kejaksaan, yang sudah disampaikan Presiden sebelumnya. Namun, Surpresnya belum diterbitkan hingga akhir periode lalu," ujar tim ahli Baleg.

Adapun tiga RUU pertama yang diusulkan adalah:

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad).
RUU tentang MD3, yaitu RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Berikut adalah 10 RUU yang diusulkan Baleg untuk menjadi prioritas pada 2025:

No	Nama RUU
1	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
2	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)
3	RUU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
4	RUU tentang Komoditas Strategis
5	RUU tentang Pertekstilan
6	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
7	RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
8	RUU tentang PPRT
9	RUU tentang Pangan
10	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim