DPR Tegaskan Kebocoran Data NPWP: Ancaman Serius untuk Keamanan Nasional!

Nuansapaginews.com Selamat beraktivitas semoga hasilnya memuaskan. Pada Hari Ini aku mau menjelaskan berbagai manfaat dari News, Berita. Konten Yang Terinspirasi Oleh News, Berita DPR Tegaskan Kebocoran Data NPWP Ancaman Serius untuk Keamanan Nasional Baca tuntas artikel ini untuk wawasan mendalam.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dugaan kebocoran 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) oleh hacker yang dikenal, Bjorka. Menurut Sukamta, insiden ini merupakan ancaman serius yang tidak hanya memengaruhi privasi individu, tetapi juga keamanan nasional. Dia menekankan bahwa kejadian ini menunjukkan betapa rentannya sistem keamanan siber di Indonesia.

"Ini adalah ancaman serius. Kasus ini jelas menunjukkan bahwa keamanan siber di Indonesia masih lemah," ungkap Sukamta dalam keterangannya pada Senin, 23 September 2024.

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah meminta evaluasi dari Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan terkait masalah kebocoran NPWP ini. Namun, Sukamta berpendapat bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan investigasi menyeluruh untuk menemukan titik lemah dalam sistem yang ada.

"Pemerintah tidak hanya perlu melakukan evaluasi, tetapi juga investigasi internal untuk menemukan celah keamanan dalam sistem data mereka," tambahnya.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebocoran ini. Sukamta menginginkan agar masyarakat merasa aman tentang pengelolaan data pribadi mereka.

"Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan detail dari pemerintah. Jika kebocoran terus terjadi tanpa penjelasan, kepercayaan masyarakat akan sulit untuk pulih," kata Sukamta.

Lebih lanjut, Sukamta menunjukkan bahwa dugaan peretasan ini bukanlah yang pertama. Menurutnya, kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperkuat keamanan siber.

"Ini sudah terjadi beberapa kali, dan harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melindungi data setiap warga negara," tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa masalah kebocoran data harus ditangani dengan langkah konkret, bukan sekadar investigasi seperti sebelumnya. "Pemerintah harus memperkuat keamanan siber di semua sektor, baik pemerintahan maupun swasta," imbuhnya.

Perlindungan data, menurut Sukamta, harus menjadi prioritas utama. "Ini bukan hanya reaksi terhadap insiden, tetapi harus menjadi kebijakan jangka panjang yang sistematis," pungkasnya.

Sebelumnya, di media sosial beredar informasi tentang dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang melibatkan nama-nama besar, termasuk Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa langkah evaluasi sedang dilakukan, dan penjelasan akan segera diberikan.

Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, juga mengonfirmasi kebocoran tersebut, menunjukkan bahwa data yang bocor mencakup NIK, NPWP, dan informasi pribadi lainnya. Ia menekankan bahwa kebocoran ini melibatkan banyak tokoh penting, dan langkah penyelidikan harus segera dilakukan oleh pihak berwenang.