Jokowi Terbentur Beban Politik: Mengapa Aturan BBM Subsidi Menjadi Durian Runtuh?

Nuansapaginews.com Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera untuk kalian semua. Pada Hari Ini saya ingin berbagi pandangan tentang CNBC Indonesia, News, Berita yang menarik. Ringkasan Informasi Seputar CNBC Indonesia, News, Berita Jokowi Terbentur Beban Politik Mengapa Aturan BBM Subsidi Menjadi Durian Runtuh Mari kita bahas tuntas artikel ini hingga bagian penutup.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development (INDEF) Abra El Talattov mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Abramempertanyakan keputusan pemerintah yang belum tegas dalam mengubah kebijakan subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup, meskipun data dari BPS dan Pertamina sudah menunjukkan ketidaktepatan penyaluran BBM subsidi.

"Sudah lebih dari lima tahun wacana ini bergulir, tetapi pemerintah terus menunda dengan alasan jangan terburu-buru. Saya melihat pemerintahan Pak Jokowi tidak ingin menanggung beban politik dari kebijakan yang dianggap tidak populer," ujar Abra dalam program Energy Corner, Kamis (26/9/2024).

Menurut Abra, tidak ada beban politik besar bagi Jokowi untuk mengeksekusi kebijakan tersebut, dan seharusnya hal ini dilakukan pada masa kepemimpinannya.

Abra juga menyoroti anggaran subsidi energi yang mencapai Rp 2.930 triliun selama periode 2015-2024. Meski demikian, proporsi subsidi energi terhadap total belanja pemerintah pusat justru menyusut dari 10,1% pada 2015 menjadi 7,6% pada 2024.

Jika kebijakan subsidi tertutup tidak segera diterapkan, Abra memperingatkan bahwa APBN akan semakin terbebani, terlebih dengan risiko geopolitik global yang bisa mempengaruhi harga minyak dunia.

Pemerintah sempat berencana memperketat kriteria pengguna BBM subsidi, dengan harapan kebijakan ini bisa diterapkan mulai 1 September 2024. Namun, pemerintah menunda kebijakan tersebut hingga 1 Oktober 2024, dan akhirnya kembali menunda penerapan aturan baru tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa aturan terkait siapa yang berhak menggunakan BBM subsidi masih dalam pembahasan dan belum akan diterbitkan dalam waktu dekat. Hal ini mengoreksi pernyataannya sebelumnya yang menyebutkan aturan tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Presiden Jokowi juga meminta anggota kabinetnya untuk tidak membuat kebijakan ekstrem menjelang pergantian pemerintahan demi menjaga stabilitas ekonomi dan politik. "Kita harus menjaga daya beli masyarakat, inflasi, pertumbuhan, keamanan, dan ketertiban," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Jumat (13/9/2024).

Itulah rangkuman lengkap mengenai jokowi terbentur beban politik mengapa aturan bbm subsidi menjadi durian runtuh yang saya sajikan dalam cnbc indonesia, news, berita Silakan eksplorasi topik ini lebih jauh lagi tingkatkan keterampilan dan jaga kebersihan diri. Jika kamu mau semoga artikel lainnya juga menarik. Terima kasih.