• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Komisi II DPR Klaim Rekor: 160 Undang-Undang Terlaksana Sepanjang 2019-2024

img

Nuansapaginews.com Hai semoga harimu menyenangkan. Di Situs Ini mari kita bahas News, Berita yang lagi ramai dibicarakan. Catatan Informatif Tentang News, Berita Komisi II DPR Klaim Rekor 160 UndangUndang Terlaksana Sepanjang 20192024 lanjutkan membaca untuk wawasan menyeluruh.

    Table of Contents

Komisi II DPR RI telah menyampaikan capaian kerja selama periode 2019-2024. Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memaparkan bahwa Komisi II berhasil menghasilkan 160 undang-undang dalam periode tersebut.

"Kami Alhamdulillah sudah bisa menghasilkan 160 undang-undang. Komisi II, dan informasinya katanya ini baru pertama komisi yang paling banyak selama Republik ini berdiri dalam satu periode. Jadi Alhamdulillah 160 undang-undang," ujar Doli dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Selain itu, Doli menjelaskan bahwa Komisi II juga telah menyelesaikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer. Komisi II juga telah menyelesaikan undang-undang untuk 20 provinsi dan 132 kabupaten/kota.

"Kami sudah menyelesaikan undang-undang di 20 provinsi dan 132 kabupaten/kota, yang berarti tinggal tersisa 122 lagi," tambahnya.

Doli juga menyoroti sinergi yang dibangun dengan pemerintah dan penyelenggara Pilkada, khususnya selama pandemi COVID-19. Ia menyatakan bahwa DPR dan pemerintah berhasil mempertahankan siklus demokrasi dengan sukses menggelar dua kali Pilkada, termasuk pada tahun 2020 di tengah masa pandemi tanpa menciptakan klaster baru.

Meski demikian, Doli mengakui bahwa ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan, salah satunya terkait dengan undang-undang politik, termasuk pemilu. Ia berharap pekerjaan ini dapat dilanjutkan oleh Komisi II DPR periode berikutnya.

"Kami merekomendasikan agar revisi undang-undang terkait politik dilakukan di awal periode 2025, karena kami berpendapat bahwa lebih baik revisi dilakukan jauh sebelum agenda politik berlangsung," tutup Doli.

Begitulah komisi ii dpr klaim rekor 160 undangundang terlaksana sepanjang 20192024 yang telah saya bahas secara lengkap dalam news, berita Selamat menggali informasi lebih lanjut tentang tema ini tetap semangat berkarya dan jaga kesehatan tulang. Jika kamu suka jangan lewatkan artikel lain yang bermanfaat di bawah ini.

© Copyright 2024 - NUANSAPAGINEWS.COM Sumber Terpercaya untuk Berita Terkini
Added Successfully

Type above and press Enter to search.