KPK Diajak Awasi Langsung Dana Haji, Menag Minta Pendampingan Total

Nuansapaginews.com Selamat datang semoga kalian mendapatkan manfaat. Dalam Blog Ini saya mau menjelaskan berbagai aspek dari News, Berita. Konten Yang Membahas News, Berita KPK Diajak Awasi Langsung Dana Haji Menag Minta Pendampingan Total Lanjutkan membaca untuk mendapatkan informasi seutuhnya.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pendampingan terhadap berbagai program yang dijalankan oleh Kemenag. Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin meminta dukungan KPK dalam mengelola program-program strategis, termasuk pengelolaan haji dan sektor pendidikan.

"Kami sangat berharap KPK dapat mendampingi kami dalam beberapa program utama, khususnya terkait haji dan pendidikan," ujar Nasaruddin usai pertemuan di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 19 November 2024.

Nasaruddin menekankan pentingnya kolaborasi dalam pencegahan korupsi dan penguatan pendidikan antikorupsi, mengingat Kemenag memiliki struktur yang luas hingga ke tingkat daerah. Oleh karena itu, pendampingan dari KPK sangat diperlukan untuk memastikan program berjalan dengan transparansi dan efisiensi.

"Kerja sama yang baik diperlukan, terutama dalam hal pencegahan korupsi, pendidikan, serta koordinasi dan monitoring di daerah," tambah Nasaruddin.

Ia juga menyebutkan bahwa kementeriannya memiliki struktur yang vertikal, yang mencakup hingga tingkat kecamatan, termasuk dalam hal-hal teknis seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Nasaruddin mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dengan efektif, dan berharap MoU yang sebelumnya telah ditandatangani antara Kemenag dan KPK dapat diaktifkan kembali. "Semoga dengan mengaktifkan kembali MoU tersebut, harapan masyarakat untuk memperbaiki Kemenag dapat terwujud," ungkapnya.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan bahwa pihaknya akan memperbarui MoU dengan Kemenag. Ghufron menambahkan bahwa kerja sama antara KPK dan Kemenag telah berjalan dengan baik dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan antikorupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

"Selain itu, kami juga bekerja sama dalam pengelolaan ibadah haji. Meskipun saat ini sebagian kewenangan sudah dialihkan ke Badan Pengelola Haji, Kementerian Agama masih terlibat dalam proses transisi yang akan berlanjut hingga 2025," ujar Ghufron.