Menteri Ara Berburu Tanah Kosong, Misi 3 Juta Rumah Mulai Bergerak!

Nuansapaginews.com Dengan nama Allah semoga kalian selalu berbahagia. Di Blog Ini aku mau menjelaskan kelebihan dan kekurangan CNBC Indonesia, News, Berita. Informasi Praktis Mengenai CNBC Indonesia, News, Berita Menteri Ara Berburu Tanah Kosong Misi 3 Juta Rumah Mulai Bergerak Ayok lanjutkan membaca untuk informasi menyeluruh.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa kementeriannya telah berhasil memperoleh hampir 1.200 hektare tanah untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah per tahun yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam upayanya, Maruarar juga sedang mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan lahan dalam program ini, termasuk memanfaatkan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tanah yang telah diperoleh berasal dari Kejaksaan Agung serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Maruarar mengungkapkan hal ini dalam acara Developer Gathering yang diadakan bersama Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri ATR/BPN di Menara BTN, Jakarta pada Jumat (8/11/2024).

“Kami sudah mendapatkan 151 hektare dari BPN, yang berasal dari Pak Ossy (Wakil Menteri ATR/BPN) dan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) di Jawa Timur, serta tujuh hektare di Banten,” ujar Maruarar, seperti yang dikutip pada Sabtu (9/11/2024).

Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan bahwa dalam tiga minggu terakhir, Kementerian PKP telah mengumpulkan sekitar 1.160 hektare tanah, yang terdiri dari 1.000 hektare tanah yang berasal dari Kejaksaan Agung dan sekitar 200 hektare dari ATR/BPN. Dengan demikian, total lahan yang berhasil diperoleh kini mencapai sekitar 1.200 hektare.

Maruarar juga menjelaskan bahwa Kementerian PKP telah menyiapkan beberapa strategi untuk menyediakan tiga juta rumah setiap tahun. Salah satu langkah penting adalah memperoleh lahan gratis dan/atau dengan harga murah. Kementerian PKP mengidentifikasi delapan sumber lahan yang dapat dimanfaatkan, seperti tanah sitaan dari kasus korupsi yang dikelola oleh Kejaksaan Agung, aset BLBI yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berasal dari Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, Kementerian PKP juga memanfaatkan tanah Barang Milik Negara (BMN), tanah milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten, serta tanah wakaf dan donasi tanah dari perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Tanah lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku juga akan dimanfaatkan.

“Saya akan meyakinkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rio Silaban, pekan depan agar tanah yang disita dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ini merupakan upaya nyata dalam menyediakan lahan untuk rakyat,” tambah Maruarar.

Dia juga menyebutkan bahwa aset BLBI yang dikelola oleh Rio Silaban, serta banyaknya tanah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi yang belum dimanfaatkan, merupakan peluang besar. Kementerian PKP berupaya agar tanah-tanah tersebut dapat diberikan atau dijual dengan harga murah kepada rakyat Indonesia.