PDIP Tanda Merapat ke Kabinet 2024-2029, PKS: Prabowo yang Menentukan!

Nuansapaginews.com Selamat datang di tempat penuh inspirasi ini. Pada Blog Ini mari kita eksplorasi News, Politik yang sedang viral. Artikel Terkait News, Politik PDIP Tanda Merapat ke Kabinet 20242029 PKS Prabowo yang Menentukan Ayok lanjutkan membaca untuk informasi menyeluruh.

Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP), Puan Maharani, memberikan sinyal kuat mengenai kemungkinan partainya untuk bergabung dengan kabinet yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ahmad Heryawan, Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (Plh Presiden PKS), menyatakan bahwa keputusan ini sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo. Ia menegaskan, "Ini adalah prerogatif presiden dalam hal koalisi, termasuk penentuan menteri-menteri," setelah penutupan Rakernas di Jakarta pada hari Minggu, 22 September 2024.

Aher juga memastikan bahwa kehadiran siapapun di kabinet tidak akan mempengaruhi keputusan PKS untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) baik di Jakarta maupun di pusat.

Menanggapi adanya posisi kosong bagi partai oposisi di kabinet mendatang, Aher menekankan bahwa dalam sistem politik Indonesia, konsep oposisi tidaklah ada. "Di Indonesia, kita tidak mengenal koalisi dan oposisi. Kontrol diserahkan kepada DPR," ujarnya.

Puan Maharani juga mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarnoputri akan segera terjadi. "Waktu pertemuan ini tergantung pada saat yang tepat, mengingat pelantikan masih pada 20 Oktober," jelas Puan di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, pada 21 September 2024.

Dia menambahkan, agenda pertemuan tersebut akan membahas berbagai hal, termasuk sinergi untuk pembangunan masa depan. "Tujuan kami adalah untuk bersilaturahmi dan berkolaborasi dalam membangun bangsa," imbuh Puan.

Sementara itu, Puan tidak menutup kemungkinan bahwa PDIP dapat bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. "Semua bisa terjadi, tidak ada yang mustahil," ungkapnya. Namun, keputusan akhir mengenai partisipasi dalam kabinet akan diambil setelah pertemuan antara Megawati dan Prabowo.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, meminta agar pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak diartikan sebagai transaksi politik. "Pertemuan ini tidak seharusnya dipahami sebagai bagi-bagi kekuasaan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 19 September 2024.

Menurut Said, publik menginginkan agar partai politik tidak terlibat dalam transaksi politik. "Kami ingin agar pertemuan ini tidak menimbulkan kesan bahwa ada agenda tersembunyi," jelasnya lebih lanjut.

Ketua DPP PDIP, Yasonna Laoly, juga menekankan bahwa partainya senantiasa berusaha untuk mendukung setiap periode pemerintahan. "Kami tidak menutup kemungkinan bergabung dengan KIM, namun kami akan mendukung setiap langkah yang baik untuk bangsa," katanya di Kemenkumham, Jakarta, pada 18 September 2024.

Dengan semakin dekatnya pertemuan antara Megawati dan Prabowo, Yasonna berharap segala keputusan akan ditentukan oleh Sekjen dari masing-masing partai. "Detail pertemuan akan diatur oleh mereka," tambahnya.