Revolusi Pembayaran Digital: MenPAN-RB Percepat Transformasi Layanan Publik

Nuansapaginews.com Selamat datang di tempat penuh inspirasi ini. Di Blog Ini saya akan mengupas News, Berita yang banyak dicari orang-orang. Artikel Dengan Tema News, Berita Revolusi Pembayaran Digital MenPANRB Percepat Transformasi Layanan Publik lanjutkan membaca untuk wawasan menyeluruh.

1.1. pembayaran digital

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menekankan pentingnya transformasi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam pernyataannya, Anas menyebutkan bahwa infrastruktur publik digital, termasuk sistem pembayaran digital, menjadi fokus utama Portal Nasional.

“Sistem pembayaran digital ini memerlukan dukungan dari Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) agar transaksi bisa dilakukan secara instan dan aman,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional P2DD 2024 di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Dia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, media, universitas, dan komunitas sangat penting dalam membangun ekosistem digital nasional. Anas menekankan, tidak ada pihak yang dapat mencapai tujuan tanpa saling mempengaruhi.

Anas juga berharap satgas P2DD, dengan dukungan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Bank Indonesia, dapat berperan aktif dalam menyediakan layanan pembayaran digital. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di seluruh Indonesia.

Contoh positif dari pemanfaatan digital di negara lain, seperti India dan Estonia, menunjukkan potensi besar dari sistem ini. Anas menambahkan bahwa digital payment juga dapat mempercepat transparansi dalam transaksi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid, dengan angka 5,05% (yoy) pada triwulan II 2024. Dia juga mencatat pentingnya digitalisasi untuk mendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran dimulai dari blueprint yang diluncurkan pada tahun 2019 dan diperbarui hingga 2030. Ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung efisiensi pemerintahan melalui berbagai inisiatif.