Tanggapan PDIP: "Kabinet Gemuk Prabowo Justru Jadi Beban, Bukan Solusi!"

Nuansapaginews.com Hai semoga perjalananmu selalu mulus. Pada Kesempatan Ini mari kita eksplorasi News, Politik yang sedang viral. Konten Yang Terinspirasi Oleh News, Politik Tanggapan PDIP Kabinet Gemuk Prabowo Justru Jadi Beban Bukan Solusi Jangan skip bagian apapun ya baca sampai tuntas.

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Adian Napitupulu, mengungkapkan pandangannya mengenai pidato pertama Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pada komitmennya untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan penderitaan. Menurut Adian, indikator utama untuk mengukur keberhasilan seorang presiden adalah komposisi kabinet yang dibentuk.

“Mengukur seorang presiden dapat dilihat dari susunan kabinetnya. Apakah kabinet tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan dalam pidato, atau sebaliknya?” ungkap Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Adian berpendapat bahwa rakyatlah yang akan menilai apakah kabinet baru mampu menyelesaikan tantangan yang disampaikan oleh Prabowo dalam pidatonya.

“Rakyat harus memperhatikan komposisi kabinet ini. Apakah kabinet ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang diangkat oleh Prabowo,” lanjutnya.

Namun, Adian menunjukkan kekhawatirannya bahwa kabinet Prabowo akan menjadi terlalu besar, yang berpotensi menghambat realisasi visi misi yang telah dicanangkan.

“Ketika jumlah kementerian bertambah, hal ini justru akan mempersulit. Semakin banyak meja yang tersedia, maka birokrasi pun akan semakin panjang, yang berujung pada masalah dalam perizinan dan investasi,” jelasnya.

Dia menambahkan, peningkatan jumlah kementerian sama saja dengan menambah beban birokrasi yang rumit. “Sebelumnya ada 34 kementerian, kini menjadi 42. Ini jelas menambah kompleksitas birokrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses,” tegas Adian.

Dalam pidatonya pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Gedung Nusantara MPR/DPR RI Jakarta, Prabowo menegaskan pentingnya perbaikan sistem dan digitalisasi untuk memberantas korupsi. “Kita harus berani menghadapi korupsi melalui perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan digitalisasi. Ini akan mengurangi korupsi secara signifikan,” ucap Prabowo.

Dia juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tugas bersama. Semua jajaran pimpinan diharapkan memberikan contoh yang baik agar pemerintahan dapat berjalan dengan bersih.

“Agar korupsi bisa diberantas, pemimpin harus memberikan contoh yang baik dan benar, serta wajib melakukan penegakan hukum yang tegas,” tegas Prabowo.

Prabowo mengingatkan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi masa depan masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. “Saya menyadari banyak kebocoran anggaran, penyimpangan, dan kolusi di kalangan pejabat politik dan pemerintah di semua tingkatan,” pungkasnya.