Terungkap! Pansus DPR Ungkap Dugaan Korupsi dan Pungli Mengguncang Penyelenggaraan Haji 2024
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2333142/original/034588800_1534499573-20180816-Masjidil-Haram-dipadati-jutaan-jemaah-jelang-puncak-haji-AP-3.jpg)
Nuansapaginews.com Semoga kebahagiaan menyertai setiap langkahmu. Dalam Blog Ini mari kita telusuri News, Peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Artikel Yang Fokus Pada News, Peristiwa Terungkap Pansus DPR Ungkap Dugaan Korupsi dan Pungli Mengguncang Penyelenggaraan Haji 2024 Ayok lanjutkan membaca untuk informasi menyeluruh.
- 1.1. Marwan Jafar
- 2.1. Yaqut Cholil Qoumas
Table of Contents
Jakarta - Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menduga adanya praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) yang mencolok dalam pelaksanaan haji tahun ini.
Anggota Pansus Hak Angket Haji DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Jafar, memberikan contoh bahwa transportasi yang digunakan selama penyelenggaraan haji tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Pelaksanaan haji kali ini sangat kacau. Misalnya, Garuda tidak menyediakan pesawat cadangan, sehingga menyebabkan banyak penundaan. Banyak jemaah yang sudah siap berangkat terpaksa kembali ke hotel," ujarnya saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 26 September 2024.
Lebih lanjut, Marwan mengungkapkan bahwa kualitas konsumsi yang diberikan kepada jemaah juga tidak memadai, dan ruang untuk jemaah pria dan wanita tidak dipisahkan. "Pemerintah Arab Saudi menambah ruang, tetapi di sini mungkin saja ruang tersebut disalahgunakan. Ini sangat memprihatinkan karena pria dan wanita terpaksa berada dalam satu tenda," jelasnya.
Dalam konteks ini, ia menekankan perlunya pemerintahan mendatang untuk lebih selektif dalam memilih sosok yang akan menjabat sebagai Menteri Agama. "Pelayanan haji di tahun 2024 sangat memalukan untuk negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Kementerian Agama dan menteri yang bertanggung jawab harus lebih kompeten," tegas Marwan.
Marwan juga mengungkapkan adanya intervensi dari pihak tertentu dalam proses pansus. "Setelah rapat malam yang menghasilkan kesepakatan, semuanya berubah pada pagi harinya. Ada indikasi bahwa beberapa pihak melakukan intervensi," ungkapnya.
Dia mengakui adanya tekanan dari luar agar pansus ini berjalan dengan lembut dan tidak menimbulkan masalah. "Rasanya ada kekuatan tak terlihat yang mencoba mempengaruhi kami. Beberapa lobi juga terjadi," jelas Marwan.
Pansus ini berencana untuk menyampaikan hasil rapat paripurna terakhir pada Senin, 30 September 2024. "Kami berharap proses ini bisa berjalan lancar, dan ketua segera menandatangani hasilnya," tambahnya.
Marwan juga menyatakan bahwa tidak memungkinkan untuk memanggil paksa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang telah tiga kali mangkir dari panggilan pansus. "Waktu sudah tidak memungkinkan untuk pemanggilan paksa. Prosedur tersebut harus melalui pimpinan DPR," katanya.
Walaupun demikian, dia berharap agar kasus dugaan pelanggaran haji ini tetap diusut oleh anggota DPR RI periode mendatang. "Kami dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap berkomitmen untuk mengusut pelanggaran yang terjadi, baik di dalam negeri maupun selama kunjungan ke Arab Saudi," pungkasnya.
Reporter: Alma Fikhasari
Terima kasih atas perhatian Anda terhadap terungkap pansus dpr ungkap dugaan korupsi dan pungli mengguncang penyelenggaraan haji 2024 dalam news, peristiwa ini Saya harap Anda menemukan value dalam artikel ini selalu berinovasi dan jaga keseimbangan hidup. Ayo sebar informasi baik ini kepada semua. jangan lupa cek artikel lainnya di bawah ini.